Technotribe – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi vital yang menjadi tulang punggung penerimaan negara. Dengan kontribusi pajak yang mencapai lebih dari 80% dalam APBN, integritas para pegawainya adalah harga mati. Namun, realita di lapangan sering kali menunjukkan wajah yang kontras. Nama-nama besar seperti Gayus Tambunan, Angin Prayitno Aji, hingga Rafael Alun Trisambodo menjadi catatan hitam dalam sejarah birokrasi Indonesia.
Pertanyaan besar yang muncul di benak publik adalah: Mengapa korupsi DJP terus berulang meski ada OTT KPK? Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkali-kali melakukan Operasi Tangkap Tangan dan menjebloskan oknum fiskal ke penjara. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi DJP di sektor pajak bukan sekadar masalah individu, melainkan masalah sistemik yang mengakar.
Celah Negosiasi dalam Sistem Self-Assessment
Salah satu jawaban utama dari pertanyaan mengapa korupsi DJP terus berulang meski ada OTT KPK terletak pada sistem pemungutan pajak itu sendiri. Indonesia menganut sistem self-assessment, di mana wajib pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.
Secara teori, sistem ini sangat demokratis. Namun, dalam implementasinya, negara tetap melakukan pengawasan melalui proses pemeriksaan pajak. Di sinilah “ruang gelap” muncul. Proses pemeriksaan sering kali melibatkan diskresi yang sangat luas dari petugas pajak. Ketika terjadi perbedaan temuan antara WP dan petugas, muncul potensi negosiasi.
Petugas pajak memiliki kewenangan besar untuk menentukan jumlah kurang bayar pajak seorang WP. Di sisi lain, WP sering kali merasa terbebani dengan tagihan pajak yang besar. “Kesepakatan bawah tangan” menjadi jalan pintas bagi kedua belah pihak: WP membayar lebih sedikit dari yang seharusnya, dan petugas pajak mendapatkan “komisi” atau suap. Selama ruang negosiasi tatap muka ini masih lebar, OTT KPK hanya akan menangkap oknum yang sial, namun tidak menghentikan praktik tersebut secara keseluruhan.
Besarnya Disparitas Antara Insentif dan Potensi Suap
Pemerintah sebenarnya telah memberikan tunjangan kinerja (tukin) yang sangat tinggi bagi pegawai DJP dibandingkan instansi lainnya. Harapannya, kesejahteraan yang terjamin akan meminimalisir niat untuk korupsi DJP. Namun, mengapa strategi ini belum sepenuhnya berhasil?
Alasannya adalah disparitas atau kesenjangan yang luar biasa antara gaji resmi dengan potensi suap yang ada di depan mata. Seorang pemeriksa pajak mungkin menangani kasus korporasi dengan nilai pajak mencapai ratusan miliar rupiah. Godaan suap senilai miliaran rupiah sering kali jauh lebih besar daripada akumulasi gaji dan tukin mereka selama bertahun-tahun.
Korupsi DJP sering kali didorong oleh sifat serakah (greed), bukan lagi karena kebutuhan (need). Ketika moralitas individu rendah dan lingkungan kerja mendukung praktik lancung tersebut, insentif sebesar apa pun tidak akan cukup untuk membendung hasrat memperkaya diri secara instan.
Lemahnya Pengawasan Internal dan Budaya “Ewuh Pakewuh”
Sistem pengawasan internal atau Inspektorat Jenderal di Kementerian Keuangan sebenarnya telah bekerja keras. Namun, tantangan terbesar adalah budaya organisasi yang terkadang masih melindungi sesama rekan sejawat (solidarity dalam hal negatif).
Korupsi DJP di sektor pajak jarang sekali dilakukan sendirian. Biasanya, terdapat jaringan atau “mafia pajak” yang melibatkan atasan, rekan sejawat, hingga konsultan pajak di luar instansi. Pola korupsi yang berjemaah ini membuat pengawasan internal menjadi sulit menembus benteng kerahasiaan kelompok tersebut.
Meskipun KPK melakukan OTT, tindakan tersebut sering kali hanya menyentuh bagian permukaan. Jika sistem pengawasan internal tidak mampu mendeteksi pola gaya hidup tidak wajar (LHKPN yang tidak sinkron) secara dini, maka bibit-bibit koruptor baru akan terus bermunculan menggantikan mereka yang sudah tertangkap.
Peran Konsultan Pajak Nakal sebagai Perantara
Dalam banyak kasus korupsi pajak yang diungkap KPK, selalu ada peran perantara, yaitu konsultan pajak atau kuasa wajib pajak. Mereka bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan perusahaan dengan petugas pajak.
Kehadiran perantara ini membuat praktik suap menjadi lebih rapi dan sulit terdeteksi oleh radar OTT KPK. Uang suap tidak diberikan langsung di kantor, melainkan melalui berbagai skema rumit seperti pencucian uang, penggunaan rekening atas nama orang lain (nominee), hingga pemberian dalam bentuk aset digital. Hal inilah yang menjelaskan mengapa korupsi DJP terus berulang meski ada OTT KPK; karena pola operasinya terus berevolusi melampaui teknik pengawasan yang ada.
Digitalisasi Pajak, Solusi atau Hanya Formalitas untuk Korupsi DJP?
Pemerintah saat ini tengah gencar mempromosikan Core Tax Administration System sebagai solusi untuk mengurangi interaksi tatap muka antara petugas pajak dan wajib pajak. Digitalisasi diharapkan mampu menutup celah korupsi karena semua data terintegrasi secara transparan.
Namun, digitalisasi tetap dijalankan oleh manusia. Selama masih ada Intervensi Ekonomi manual dalam input data atau pengambilan keputusan final pada tahap keberatan dan banding, celah korupsi DJP akan tetap ada. Digitalisasi harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu dan transparansi data yang bisa diakses oleh lembaga pengawas independen.
Memutus Mata Rantai Korupsi Pajak
Menjawab teka-teki mengapa korupsi DJP terus berulang meski ada OTT KPK memerlukan pemahaman mendalam bahwa penindakan saja tidak cukup. OTT KPK adalah obat penawar sementara, namun pembenahan sistem adalah antibiotik yang sesungguhnya.
Untuk memutus mata rantai ini, diperlukan beberapa langkah radikal:
-
Reformasi Total Sistem Pemeriksaan: Mengurangi diskresi petugas dengan algoritma berbasis data yang objektif.
-
Pengawasan Gaya Hidup: Tindakan tegas bagi pegawai dengan kekayaan yang tidak masuk akal (unexplained wealth).
-
Blacklist Konsultan Nakal: Memberikan sanksi berat bagi konsultan pajak yang terlibat dalam skema penyuapan.
-
Perlindungan Whistleblower: Memperkuat sistem pelaporan pelanggaran yang aman bagi pegawai yang jujur.
Pajak adalah darah bagi pembangunan negara. Jika kebocoran akibat korupsi DJP terus terjadi, maka kesejahteraan rakyatlah yang menjadi korbannya. Korupsi di DJP harus dihentikan bukan hanya karena takut pada KPK, tetapi karena kesadaran akan amanah besar dalam mengelola harta rakyat.
